Logika Poli-TIKUS dibalik kenaikan Gaji Para Mentri?

December 9, 2009 asih rossi
Tags:

Logika Poli-TIKUS dibalik kenaikan Gaji Para Mentri?
October 27th, 2009 by yahdillah

Jakarta-

Apakah memang sudah problematik antara pilihan menaikkan gaji pejabat selevel mentri dan pejabat di tingkat Eselon TInggi, atau membiarkan mereka dalam “keprihatianan” hidup sebagai pejabat dengan resiko terjadi korupsi.

Rasayna bukan problematik maslahnya, tapi problematik penggagasnya. Heran degan gaji dan fasilitas seabrek masih merasa kurang, dengan dalih biaya-biaya sosial-politik sebagai pejabat publik selalu “dipaksa” menyumbang partai, masyarkat saat kunjungan dan sebagainya. Aneh dan bahlul logikanya. Jika demikian dapat diduga kuat bahwa naiknya gaji tidak akan meningkatkan kinerja. Kenapa? karena tujuan kenaikan gaji tidak dalam rangka kinerja, tetapi bagaimana menjaga iamge agar mereka dapat dikatakan sebagai orang kaya oleh partai, masyarakat yang dikunjunginya. Karena kehadiran para pejabat itu lebih dilihat sebagai “sapi perahan” daripada pelindung dan pejuang untuk rakyatnya.

Rencana kenaikan gaji menteri menuai protes dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat termasuk Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menurut Fitra, kenaikan gaji ini egois dan tak masuk akal.

“Hal ini memperkuat, Pemerintah SBY kedua dan jajaran kabinetnya, sudah tidak lagi memiliki beban untuk menjaga citranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak populer, dengan menari di atas penderitaan rakyat Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, dalam siaran pers yang diterima VIVAnews, Selasa (27/10).

Sekretariat Nasional FITRA menyatakan kenaikan Gaji Menteri dan Presiden mengorbankan anggaran orang miskin. Rencana kenaikan gaji Menteri dan Presiden merupakan skenario yang dapat dibaca pada kebijakan APBN. Agar tidak mengundang protes jajaran birokrasinya, SBY mulai menaikkan gaji PNS sebesar 15 persen pada tahun lalu dan 5 persen pada tahun 2010.

Penambahan gaji Menteri, Presiden dan PNS, pada APBN 2010 mengorbankan belanja-belanja yang bersentuhan dengan rakyat Miskin. Pada APBN 2010, Belanja pegawai menggeser dominasi belanja subsidi di Pemerintah Pusat. Belanja pegawai meningkat hingga 21% (28 triliun), sementara belanja-belanja yang bersentuhan langsung dengan orang miskin, seperti subsidi berkurang 10% (15,6 triliun) dan belanja bantuan sosial berkurang 11% (8,7 trilyun).

“Berdasarkan catatan Fitra, kenaikan belanja pegawai pada tahun 2008 di Depkeu hingga 270 persen, MA sebesar 230 persen dan BPK 163 persen, menyedot anggaran hingga Rp. 9,5 triliun atau 10 kali lipat lebih besar anggaran untuk penanganan gizi buruk, yang justru mengalami penurunan dari Rp 500 miliar menjadi Rp. 400 miliar. Pejabat Eselon satu I di Depkeu mengantongi uang 46,9 juta per bulan dan Ketua MA mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar Rp. 50 Juta, dengan dalih reformasi birokrasi,” ujar Yuna.

Entry Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Pages

Categories

Calendar

December 2009
M T W T F S S
    Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Most Recent Posts

 
%d bloggers like this: